DIKLAT & BIMTEK
Bimtek Keuangan Daerah
BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 THN 2008
Kamis, 27-08-2020
Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 4 tahun 2008 dilaksanakan dengan teknik reviu penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan reviu, aparat pengawasan intern perlu
BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
Kamis, 27-08-2020
Selain persoalan-persoalan dibidang pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Akuntanbilitas Kinerjanya (LAKIP). Laporan akuntabilitas suatu instansi.
BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKA SKPD
Kamis, 04-08-2016
Penyusunan RKA SKPD haruslah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD
Kamis, 04-08-2016
merupakan metode serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang berorientasi pada hasil yg dicapai
BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Kamis, 04-08-2016
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran.
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kamis, 04-08-2016
Sehubungan dengan ketentuan dalam paket perundang-undangan keuangan negara yang mengamanatkan pemberlakuan basis akrual dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah
BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK, DAN BENDAHARA
Kamis, 04-08-2016
Administrasi Keuangan dalam mengelola serta merencanakan Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan keuangan.
BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
Kamis, 04-08-2016
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN EVALUASI RAPBD
Kamis, 04-08-2016
Sasaran Dan Kebijakan Daerah Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Yang Menjadi Petunjuk Dan Ketentuan Umum Yang Disepakati Sebagai Pedoman Penyusunan R-APBD Dan RP-APBD, sedangkan PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).
BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
Kamis, 04-08-2016
Penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif.
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENJA SKPD DAN RKPD
Kamis, 04-08-2016
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH
Kamis, 04-08-2016
Sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, PP No. 8/2006
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH
Kamis, 04-08-2016
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Kamis, 04-08-2016
Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan...
BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Kamis, 04-08-2016
Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
Rabu, 03-08-2016
Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar...
BIMTEK TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Rabu, 03-08-2016
bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu melakukan perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rabu, 03-08-2016
Tujuan adanya audit Pendapatan Asli Daerah adalah mengungkapkan ada atau tidaknya salah saji material dalam Pos Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.
BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 03-08-2016
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk penyusunan neraca awal dan akhir pemerintah daerah.
BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH PASCA BENCANA (PMK No.162/PMK.07/2015)
Selasa, 02-08-2016
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
Senin, 01-08-2016
Dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD PROV/KAB/KOTA
Senin, 01-08-2016
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,
Diklat & Bimtek
- Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
- Bimtek Keuangan Daerah
- Bimtek Aset Daerah
- Bimtek Kepegawaian
- Bimtek Pemerintahan Daerah
- Bimtek Penanaman Modal
- Bimtek Kearsipan/Kehumasan
- Bimtek Pertambangan
- Bimtek Perpajakan
- Bimtek Kependudukan
- Bimtek Satpol PP
- Bimtek Desa
- Bimtek UMKM
- Bimtek Pariwisata
- Bimtek Pertanahan
- Bimtek GIS
- Bimtek Lingkungan Hidup
- Bimtek Kebencanaan/Kebakaran
- Bimtek dan Diklat Tambahan
- Bimtek Satpam/Security
- Bimtek Cyber Crime
- Bimtek Pencegahan Narkoba
- Bimtek Toleransi/Kerukunan berAgama
- Bimtek Motivasi Kerja/Games
